KENDARI – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikasi laik higienis, serta koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program nasional Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan saat melakukan peninjauan langsung ke dua titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Kendari, Senin (29/9/2025).
Dua lokasi yang dikunjungi yakni SPPG Makosat Brimob Polda Sultra dan SPPG Tunggala di Kecamatan Wua-Wua. Dalam kesempatan itu, Hugua didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Di Makosat Brimob, Wakil Gubernur diterima langsung oleh Kepala Biro Logistik (Karo Log) Polda Sultra, Kombes Pol Lilik Istiyono, S.I.K., serta Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Sultra, AKBP Indra Yanitra Irawan, S.I.K., M.Si. Hugua meninjau fasilitas utama mulai dari ruang pengolahan, penyimpanan bahan baku, dapur produksi, hingga mekanisme distribusi makanan ke kendaraan pengantar.
Menurutnya, dapur MBG yang berada di lingkungan Brimob Polda Sultra telah memenuhi standar pelayanan yang baik.
“Saya lihat ini keren, standar betul. Para pengelola dapur, baik swasta maupun ibu-ibu PKK, sudah bekerja sesuai standar. Program MBG ini adalah program nasional yang wajib kita sukseskan. Jangan hanya dilihat dari aspek gizi, tapi juga dari sisi ekonomi karena dampaknya sangat luar biasa,” ujar Hugua.
Hugua menekankan bahwa dana program MBG yang beredar di tingkat nasional mencapai Rp107 triliun pada 2025, dan diproyeksikan meningkat hingga Rp350 triliun pada tahun-tahun mendatang. Jumlah besar tersebut, menurutnya, akan menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga koperasi.
Selain itu, ia menyoroti manfaat langsung MBG bagi penanganan stunting. Anak-anak dengan kondisi kurang gizi dapat menunjukkan perubahan positif hanya dalam waktu singkat ketika memperoleh makanan bergizi secara teratur.
“Kalau anak-anak stunting diberi makanan bergizi selama tujuh hari saja, mereka akan berubah. Bayangkan, dari anak yang kurang gizi bisa tumbuh menjadi generasi hebat, bahkan calon pemimpin bangsa. Inilah kebesaran MBG, sebuah revolusi peradaban,” jelasnya.
Hugua menegaskan bahwa koordinasi antarlevel pemerintahan merupakan kunci kesuksesan program. Ia menyinggung surat edaran Gubernur Sultra yang mengatur tata cara koordinasi dari tingkat provinsi hingga desa, agar standar pelayanan dapur MBG dapat berjalan seragam meski kapasitas antarwilayah berbeda.
Selain soal koordinasi, Hugua menekankan pentingnya setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) untuk memastikan keamanan pangan. Ia juga menyinggung kasus keracunan makanan di Kabupaten Buton sebagai pengalaman berharga untuk memperketat pengawasan dan penyesuaian menu dengan kultur lokal.
Dalam kunjungannya ke SPPG Tunggala, Wakil Gubernur juga menilai bahwa pengelolaan oleh pihak swasta murni dapat berjalan baik sepanjang mekanismenya sesuai SOP.
“Mekanisme di Tunggala sudah berjalan baik, kualitas makanan terjamin, dan sesuai norma SOP. Namun, semua dapur MBG wajib memiliki SLHS sebagai standar laik higienis dan sanitasi,” tegasnya.
Di akhir peninjauannya, Hugua menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk nyata dukungan Pemerintah Provinsi Sultra terhadap program prioritas nasional.
“Hari ini saya turun langsung memastikan kenyataan di lapangan. Saya yakin, dengan koordinasi yang baik, program ini akan berkembang pesat dan mulai menunjukkan hasil nyata pada 2026,” pungkasnya.
